12 Anggota DPRD Kerinci Divonis 1,5 Tahun. Dua dari Delapan Orang yang Buron Masih Aktif di Legislatif

Sumber : Kompas
Kamis, 12 Juni 2008 | 00:53 WIB

Jambi, Kompas - Terkait perkara korupsi dana APBD 2003 senilai Rp 1,45 miliar, 12 anggota DPRD Kerinci 1999-2004 dipidana penjara 1,5 tahun. Namun, delapan orang di antaranya melarikan diri dan hingga Rabu (11/6) masih buron. Baru empat terpidana yang masuk LP Sungai Penuh, Kerinci, Jambi, sejak Selasa.Kepala Kejaksaan Negeri Kerinci Daru TS mengatakan, pidana bagi ke-12 mantan anggota DPRD Kerinci itu ditetapkan Mahkamah Agung pada 29 Mei lalu. Namun, empat dari 12 terpidana baru masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sungai Penuh Selasa, pukul 21.00. Tepatnya, setelah dieksekusi jaksa dan polisi.Dari empat mantan anggota DPRD yang telah ditahan itu pun, tiga di antaranya sempat ”menghilang”. Mereka adalah Zainal Arifin, Ketua Panitia Anggaran Periode 1999-2004, serta Mat Sadri dan Ferry Siswadi, anggota panitia anggaran yang kini masih aktif di DPRD Kerinci. ”Hanya Mat Rahmawi, yang juga masih aktif di DPRD Kerinci, yang dijemput jaksa dan polisi langsung di rumahnya,” ujar Daru. Mat Sadri dan Ferry, menurut Daru, ditemukan jaksa dan polisi dalam suatu perjalanan dan kemudian dibawa ke LP. Sementara Zainal, setelah ”menghilang”, menyerahkan diri dengan cara datang langsung ke LP.Tentang delapan mantan anggota DPRD Kerinci yang masih buron, menurut Daru, mereka melarikan diri sebelum jaksa dan polisi melakukan eksekusi. Kedelapan orang itu adalah Sawir Samad, Firmansyah, Yusuf Sagoro, Rusli Daud, Baharudin, Khadijah, Mansurdin Sani, dan Aminudin. ”Mereka kabur dan sekarang masuk dalam daftar pencarian orang,” ujarnya.Masih aktifPerkara korupsi ini mulai diproses tahun 2005. Karena putusan Pengadilan Negeri (PN) Sungai Penuh pada 27 April 2006 tidak diterima para terdakwa, perkara berlanjut ke Pengadilan Tinggi (PT) Jambi. Setelah putusan PT Jambi keluar pada 3 Oktober 2006, perkara dilanjutkan ke MA. Tanggal 29 Mei 2008 , MA menetapkan hasil peninjauan kembali, dengan vonis 1,5 tahun penjara bagi setiap terdakwa.Secara terpisah, Ketua DPRD Kerinci Nasrul Madin mengatakan, dua dari delapan orang yang kini buron, yakni Sawir Samad dan Firmansyah, saat ini masih aktif sebagai anggota DPRD. Akan tetapi, pihaknya tidak mengetahui lagi keberadaan kedua orang tersebut sejak satu bulan terakhir. (ITA)

Dugaan Korupsi Pemimpin Bumi Yang berjuluk Serambi Madinah

Seperti yang di terbitkan oleh Rakyat Merdeka_Edisi 7 Jun 08,hal 20, untuk menciptakan good and clean goverment "hebat juga ya orang lemot kyak ane bahasa inggris", sebaiknya KPK menyegerakan tindak lanjut terhadap dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Sang Raja kerinci, jangan mentang2x yang ditindak lanjuti adalah "Rajadiar_aja", KPK ila taji "kata orang podok tinggi, Kerinci - Jambi"

Right, Sang bocah nakal menghimbau pada KPK "JANGAN JADI BANCI, JADILAH SANG LELAKI YANG DIIDAMKAN OLEH PARA BIDADARI", Yang bayar ente itu bukan pemerintah, tapi masyarakat. Gak kebayang apa pak gaek yang bekerja jadi kuli angkut,bermandikan keringat, sementara ada orang tertentu yang kerjanya duduk dan sok jadi pemikir menikmati jerih keringat yang di keluarkan oleh pak gaek...!!!Apakah ente bisa ngebayangin...???klo ane sech kebayang banget pedihnya kehidupan mereka...!!!Sakit tau klo dicurangin...!!!

Bye...bye...
Mudah2xn Kerinci menemukan jati diri sebagai good and clean goverment..!!!amiiiiin...

Baca ini juga ya...!!!:)
RakyatMerdeka_Edisi7Jun_08-hal-20_2.pdf

BBM Naik Harga, Minyak Tanah Menghilang dan Gas Habis !capek dech...

Inilah petaka tinggal di negeri yang kebijakan publiknya diambil dari balik kaca mobil mewah atau didalam ruang ber AC yang mewah. Maksudnya baik tapi cara dan mekanismenya diabaikan. Tujuannya baik tapi realisasinya jauh dari memadai.

Pemerintah bilang kalau BBM perlu dinaikkan daripada pemerintah harus memberikan subsidi pada orang kaya. Logical fallacies malu-malu kucing padahal jauh lebih mudah bilang kalau harga BBM di dunia memang naik dan kita terpaksa ikut naik harga. OK, sebagai rakyat kita manut pada pemerintah. Banyak dari kita yang mungkin menjerit atau frustasi pada penurunan daya tahan ekonomi dan finansial tapi sebagian besar dari kita menerimanya. Ada yang karena paham ada juga yang terpaksa. Tak usah kecewa, menjadi rakyat di negeri ini tidak perlu memikirkan hak. Lakukan kewajiban, soal hak entahlah,kapan-kapan.

BBM naik dan BLT disiapkan. Tapi apa lacur, oh ternyata data yang dipakai adalah data tahun 2005. Jika data tahun 2005 membuat sebagian aparat desa terpaksa perang dengan warganya, bagaimana dengan sekarang saat tahun 2008. Bagaimana jika BLT salah sasaran ? Bagaimana jika orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam daftar ? Seberapa berani Mensos Bachtiar Chamsyah menjamin, "BLT tidak akan salah sasaran !"

Lain BBM, lain lagi soal minyak tanah. Sudah harganya mahal, menghilang pula. Sebagian karena memang persediaan tidak ada dan sebagian lagi karena pemerintah meluncurkan program konversi minyak tanah ke gas. Tidak boleh lagi ada rakyat yang pakai minyak tanah. Lebih baik pakai gas karena gas masih berlimpah.

But, what the h**l. Kini giliran gas yang menghilang. Saya perlu berkeliling ke tiap toko dan warung hanya untuk mendapati puluhan tabung gas kosong. Ini pukulan kedua setelah pukulan pertama naiknya harga tabung.

Kalau pakai minyak tanah dilarang sedangkan gas malah menghilang, masya kita kembali ke kayu bakar ? Masya harus menggunakan parafin untuk memasak nasi ?

Pemerintah, dengan ratusan ribu hingga jutaan PNS sebenarnya memiliki sumber daya yang sangat cukup untuk membalikkan keadaan tapi sepertinya tidak ada niat kearah sana. Lebih banyak yang cari selamat sendiri-sendiri.

Rakyat Indonesia itu rakyat yang sangat mudah dipimpin sebenarnya. Seberapapun sulitnya keadaan, banyak dari rakyat Indonesia yang tetap bisa bertahan. Tinggal sekarang pemimpinnya punya niat serius atau tidak untuk memperbaiki keadaan. Jangan sampai timbul pemikiran, kita punya urusan dengan pemerintah kalau berkenaan dengan kewajiban saja.

di copas dari http://www.vavai.com