Gallery

Untuk Mengulangi slide, click galery ...!!!

PEMEKARAN KERINCI PERLU DITINJAU URGENSI

Pernyataan Fauzi Si’in pada JambI ekspres tanggal 12 Februari 2008, tentang Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi 2 yaitu Kabupaten Kerinci dan Koto Otonom Kerinci akan terlaksana pada bulan september 2008, dianggap memiliki nilai Politis dan Pemekaran harus dikaji ulang, hal dapat dilihat dari beberapa komentar tokoh Pemuda yang berada di luar daerah dan dalam Daerah serta Balon Bupati kerinci tahun 2008, dengan berbagai macam pendapat, yang berintikan mereka tidak setuju pemekaran tersebut seperti kementar mendah Kerinci yang tergabung dalam Kerinci-net@yahoogroups.com antara lain edwar Syafron (edo) “Wah ternyata pemekaran kelihatanya bakal jadi juga. Saya sendiri sih masih termasuk golongan yang tidak melihat urgensi pemekaran di Kabupaten Kerinci, apalagi kalau ada yang baca Kompas kemarin mengenai evaluasi daerah pemekaran yang "berkembang" hanya gedung-gedungnya saja, karena sudah pasti perlu Gedung Bupati baru, Rumah Bupati Baru, Rumah Wabup baru dll tapi dari segi kesejahteraan masyarakat, tidak terjadi kemajuan dan kalau kita lihat Kerinci, daerah yang sekecil itu dengan PAD yang kecil, sekarang mau dijadikan 2 Kabupaten, berarti jelas PAD dibagi 2 tapi Jumlah Instansi dan Pegawainya jadi Dua kali lipat, Pembangunan prasarananya pun dua kali lipat, jadi APBDnya bisa jadi dua kali lipat...., artinya memang dengan menjadi 2 kabupaten berarti menambahdaftar Kabupaten yang mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat alias "Pengemis" terlepas dari itu semua, semoga apa yang terjadi adalah yang terbaik untuk Kerinci

Selanjutnya komentar akmal ”Yak tulllll...llull.......Mohon maaf kalau kamai sejak dulu gak setuju dengan pemekaran Kerinci. Oooalah..... satu kabupaten aja Pembangunannya gak jelas juntrungnya apalagi1 kab dan 1 kota..... capekk decch. Apa sih yang diandalkan Kab Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sei Penuh tidak-lah begitu besar, dan pembangunannya juga gak bagus2 amat......Kalo jadi 2 berarti ada kota sungai penuh dan ada Kab. kerinci yang tentunya butuh ibukota kab...... kira2 pusat pemerintahan kab. kerinci akan pindah kemana??? atau masih di sei. penuh.......???? dan tentunya nanti akan ada Walikota dan Bupati serta aparat dan keparatnya. Harapannya saya, momen pemekaran ini bukan hanya dipandang sebagai LAHAN PROYEK BARU, semoga kerinci tidak tambah MISKIN dan NDESO

Selanjutnya komentar Syamsul Bahri, SE ”teman-teman, secara prinsip hukum, pemekaran Kerinci menjadi 2 bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2004, pasal 4 ayat 4, secara ekonomi akan menjadikan kota sungai penuh menjadi kota mati secara bertahap, karena sumber PAD hanya dari pajak dan retribusi, tentunya membebankan masyarakat yang tidak punya penghasilan, dan pengusaha dan pedagang tidak laku, maka terjadi perpindahan modal ke tempat lain, karena indikator kota jasa Sungai Penuh sangat minim sekali, kalaupun harus jadi, kenapa kota sungai penuh namanya, sebaiknya kota Kerinci ibu kotanya Sungai Penuh

Jadi pemekaran baru keiinginan politik abu-abu, belum didukung oleh dasar hukum dan indikator ekonomi

Kemudian komentar salah satu calon Bupati Kerinci Dpt. Drs. Mairizal Maerad, MM
”Assww Saya amat sependapat dengan add Syamsul Bahri dan Add.Akmal dan mungkin juga dengan banyak masyarakat Kerinci lainnya bahwa sesungguhnya pemekaran Kabupaten Kerinci dengan menjadi kan Sungai Penuh sebagai Kota belum tepat waktunya karena baik dari sisi luas wilayah, jumlah penduduk maupun dari sisi PAD tidak memenuhi syarat untuk itu. Saya memang tidak dan belum memahami apa latar belakang pemekaran tersebut ? jika untuk membangun dan memajukan Kabupaten Kerinci saya rasa tidak harus dengan pemekaran Kabupaten dengan Kota Sungai Penuhnya, yang dibutuhkan adalah Program /konsep pembangunan yang terpadu dan terintegrasi antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga pembangunan berhasil dalam arti kata pendapatan masyarakat akan meningkat. terpenuhi sandang, papan dan pangan serta tercukupi kesehatan dan pendidikan yang layak. Untuk mencapai Visi Pemda Kerinci selama ini yaitu menjadikan Kerinci sebagai Agro bisnisdan agroo industri yang unggul dan wisata yang tangguh,harus dilakukan dengan dengan program yang terintegrasi dengan sektor lainnya khususnya INFRA STRUKTUR. Agro bisnis yang unggul dengan hasil pertanian yang melimpah dan berkwalitas mau dikemanakan jika jalan yang digunakan untuk memasarkan produk itu tidak bagus, produk pertanian itu akan menjadi busuk dijalan dan cost untuk transportasinya juga jadi mahal sehingga produk pertanian Kerinci tidak mampu bersaing dengan produk dari Daerah lain. Berapa kerugian petani kita karena banjir akibat pengairan/irigasi yang tidak terawat dau dibangun sesuai dengan kondisi/kebutuhannya. Dari aspek Pariwisata, siapa yang akan mau datang ber-capek2 atau melelahkan ke Kerinci walaupun alamnya indah, dan banyak sosial budaya yang menarik. Para Wisatawan ingin menyenangkan diri, fasilitas fasilitas yang ada harus dibenahi dan disiapkan . Pesta Danau bukan sarana promosi yang pas untuk Kerinci karena biaya mahal tapi yang hadir ya uhang-uhang kita saja dari luar daerah dan uhang-uhang kita yang ada di Kerinci. Ternyata Festivcal Danau belum memberikan dampak signifikan, sebaiknya Festival tersebut dievaluasi

Kembali ke masalah pemekaran Kabupaten Kerinci, dari pengamatan dan pembicaraan dengan beberapa teman dan tokoh2 masyarakat saya dapat mengambil kesimpulan "jelas hal itu ada trerselip kepentingan politis yang sulit untuk dipaparkan. Saya rasa semua kita sependapat apabila pemekaran ini terjadi, maka Kabupaten Kerinci masa akan datang akan menjadi lain dengan wajah Kerinci tahun-tahun sebelumnya, bukan makin maju malah bisa menimbulkan ekses sosial yang cukup rumit. Masalah kepegawaian, masalah PAD bagi kedua wilayah, masalah Ibukota Kabupaten, sarana kantor akan jadi rebutan ??? Wilayah2 akan berebut menjadi ibu Kota Kabupaten ???. Sarana jalan yang menghubungkan Kerinci dengan wilayah lain seperti Pesisir Selatan, Solok Selatan dan Merangin/Bangko menjadi tanggung jawab siapa ? JIka tanggung Jawab Kabupaten sedangkan Kota Sungai Penuh menerima manfaatnya juga. Jadi tanggung jawab Kota Sungai Penuh tidak mungkin karena jalan itu melewati wilayah Kabupaten dulu baru Kota Sungai Penuh. Jadi tidak semudah melontarkan ide atau semudah membalik telapak tangan. Mari renungkan kembali, kaji kembali dengan penuh ketenangan bukan emosional, masih ada kesempatan untuk meninjau kembali sepanjang pihak Legislatif kita mau berpihak kepada masyarakat banyak. Walaupun gagasan dan ide itu sudah maju dan digodok di DPR-RI tapi, masyarakat masih bisa minta ditinjau ulang atau menunda dulu sampai ekonomi Kabupaten Kerinci memungkinkan untuk itu . Jika pernyataan pak Fauzi Siin benar September akan di sahkan UU tentang pemekaran tsb. suatu hal yang perlu diantisipasi adalah suskses atau kelancaran PILKADA yang sudah diambang pintu pasti akan terganggu karena KPUD akan mendata penduduk yang memiliki hak pilih akan bingung apakah masyarakat Kota Sungai Penuh memiliki hak pilih dalam PILKADA Kabupaten Kerinci ? Apakah kondisi itu tidak akan menyebabkan stagnannya juga kegiatan PILKADA ??? ditunda lagi sampai pemekaran selesai ? Karena Kota Sungai Penuh tentunya juga harus mempersiapkan KPUDnya dan PILKADA lagi ? berapa milyard lagi biaya yang harus menjadi beban APBD ? Saya mendo'akan semoga saja pintu hati dan perasaan kita semua terbuka dan pikiran kita bisa jernih dalam menanggapi masalah ini

Hal senada juga dikemukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, diikutip dari Jambi ekspres tanggal 12 Februari 2008, yaitu Wakil Ketua DPRD Kerici H Z Arifin Adnan” Sulit rasanya DPR RI menyetujui pembentukan Kota Sungaipenuh dalam waktu dekat ini lantaran kejelasan masalah ibukota belum juga klir,’’ juga ditambahkan Ketua DPRD Kerinci H Nasrul Madin”. Sepengetahuannya, meskipun pembahasan RUU tentang pembentukan kota otonom Sungaipenuh tersebut sedang dilaksanakan, bukan berarti pemekaran itu sudah bisa dipastikan akan terwujud dalam waktu dekat ini, Sekarang ini sebutnya, bagaimana Pemerintah Kerinci bisa menetapkan ibukota kabupaten yang pasti untuk disampaikan ke DPR RI yang sedang melakukan pembahasan. Sebab, ibukota itu nampaknya merupakan salah satu syarat mutlak agar pemekaran Kerinci bisa terwujud dengan cepat. Sebelum kita menetapkan ibukota kabupaten, maka selama itu pula pemekaran Kerinci akan digantungkan dan belum bisa terwujud,’’ dan dipertegas lagi oleh oleh H Atmawadi Ilyas yang juga anggota DPRD Kerinci. Malah katanya, Bupati sendiri sebagaimana pidatonya dihadapan pegawai pada Senin (10/2) kemarin di lapangan, Pemkab Kerinci mengakui jika masalah ibukota Kabupaten Kerinci sementara di Renah Pemetik dipersoalkan di DPR RI, Dengan demikian katanya, masalah ibukota Kabupaten Kerinci ini haruslah menjadi prioritas utama pemerintah jika menginginkan pemekaran itu segera terwujud. ‘’Jadi jelas sekarang ini persoalan utamanya adalah masalah letak ibukota kabupaten yang harus dipersiapkan dari sekarang. Saya pun tidak setuju jika Renah Pemetik dijadikan ibukota Kabupaten Kerinci. Sebab hal itu sudah menyimpang dari konsep pemekaran itu sendiri dimana tujuan dilaksanakanya pemekaran salah satunya untuk mempermudah pelayanan publik. Kalau dengan pemekaran malah masyarakat jadi tambah sengsara lebih baik itu ditiadakan. Makanya penentuan ibukota ini merupakan hal yang amat sensitif,’’

BALON YANG DILIRIK OLEH BANYAK PARTAI PADA PILKADA KERINCI

Memiliki perahu kesepakatan masyarakat, bukan ambisi pribadi, melainkan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan arus perubahan dan pembaharuan untuk menjadi pemimpin yang menjadi pilihan masyarakat, bukan membeli jabatan politik serta memiliki program yang membumi, sesuai kebutuhan prioritas masyaraka, tidak menjual atau umbar janji tapi prestasi dan bukti.

Drs Dpt H. MAIRIZAL MEIRAD, MM, dikenal dengan MM sebagai salah salon balon wajah baru yang memiliki pengelaman birokrat lebih 13 tahun di Departemen Dalam Negeri dan pengalaman bisnis yang kental sebagai seorang enterprenuer selama 20 melalui pendekatan managemen pertemanan (marketing management), dengan kemunculan yang santun dan simpatik, yang didukung oleh sebuah Filsofi Pulang, Ibadah, mengabdi dan Membangun (PIMM), dan motto Sihile samudiek membangun Kincai, yang tidak memiliki kecenderungan haus dan membeli jabatan, menjadi salah satu balon yang banyak dilirik oleh Partai baik partai bebrasisi agamais maupun nasionalis.

MM sebagai tokoh nasional (dalam buku Apresiasi emas 60 Tahun Indonesia Merdeka, Pofil Tokoh, Pengusaha, eksekutif, Profesional, Pendidik & dan wanita Pengusaha Indonesia, terbitan Pusat Profil dan Biografi Indonesia tahun agustus 2005, hal 145), memang layak dilirik oleh partai yang konsekwen dan memiliki komitmen serta menginginkan perubahan signifikan dalam penyelenggaran Pemerinthan di Kabupaten Kerinci, karena disamping memiliki pengelaman birokrat, pengalaman bisnis nasional dan internasional, juga beliau memahami nilai-nilai dan potensi pembangunan yang akan diwujudkan dalam meningkatkan pembangunan Kerinci masa yang akan datang.

Pemunculan MM yang santun dan simpatik, serta aura kharismatik serta kewibawaan yang melekat secara individu pada MM dan keinginan mencalonkan diri bukan ambisi secara pribadi, namun lebih disebabkan keinginan masyarakat, sehingga keinginan itu lebih tercermin sebagai sebuah pengabdian sejati sebagai seorang Kerincisme, jelas haus jabatan dan membeli jabatan, serta money politik tidak tercermin dalam pemunculan MM, apalagi sebagaimana yang diucapkan oleh beliau dan merupakan prinsip “KALAU ORANG RELA DAN BERSEDIA MENGELUARKAN UANG UNTUK SESUATU JABATAN TENTUNYA DIA MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU JUGA ANTARA LAIN MINIMAL DIA JUGA HARUS MENGEMBALIKAN UANG YANG SUDAH DIKELUARKAN, KECUALI KALAU ORANG TSB. SUDAH MILYARDER/ BANYAK UANG YANG DICARINYA ADALAH PRESTIGE SERTA KEBANGGAAN TAPI ITU JARANG TERJADI

Perahu masyarakat yang menggusung MM merupakan modal besar tersendiri yang sangat sulit diperoleh oleh para balon lain, menjadi sebuah nilai plus yang dimiliki oleh MM, sehingga wajar dan pantas Partai Politik melirik MM sebagai calon yang akan diusung, disamping pemunculan yang santun dan simpatik, MM juga sebagai calon yang diharapkan oleh pemilih yang menginginkan perubahan mendasar dalam membangun Kerinci, serta tidak memcampuri dendam politik, menjadi nilai yang sangat simpatik.

MM merupakan tokoh yang ramah ini, dengan kaca mata minus dan kumis tebal memberi kesan sebagai seorang yang memiliki ketegasan dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan memiliki tujuan perjuangan adalah “Pemimpin rakyat dan rakyat adalah pemimpin” sehingga sang pejabat Bupati merupakan sebuah jabatan leadership managemen untuk memahami keinginan dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat melalui kejian yang ilmiah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan, dengan harapan menciptakan lapangan kerja informal dan formal melalui pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Kerinci.

Kita sama-sama mengetahui untuk menarik investasi dan meminimalkan capital flight (pelarian modal) serta menarik terjadi perputaran modal dari dan ke Kabupaten Kerinci, dan meningkatan pendapatan salah satu factor utama adalah sarana transportasi, ini menjadi bagian penting dalam kajian seorang ekonom seperti MM, yang didukung oleh potensi dan kajian SDA dan mengopimalkan the right man and the right place serta fit and proferty test untuk pendekatan SDM dengan pendekatan ekonomi melalui community based development (CBD), yaitu ekonomi kerakyatan, dan re-inventing government, dan memberikan kemudahan investasi dengan tetap megacu pada ketentuan pokok yang berlaku.

Ivestasi dan penerikan modal ke Kerinci, tidak hanya terbatas pada swasta, bahkan Investasi Proyek melalui APBN dan dana - dana yang besumber dari bentuk-bentuk kepedulian dan kompensasi dunia kepada masyarakat Kerinci terhadap pelestarian Taman Nasional Kerinci Selat melalui program-program yang jelas dan terpadu antara pemberdayaan masyarakat dengan pelestarian TNKS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun Kerinci sebagai segumpal tanah surga yang terdampar ke-dunia, serta program green tax lintas Kabupaten dan Propinsi, sebagai bentuk sub sidi silang akibat pemilikan hutan konservasi dengan kabupaten/propinsi yang memiliki hutan yang bisa di konversikan dan mendapat nilai-nilai ekonomi langsung dari hutan.